Data Fakta: http://dogopiaibo-westpapua.blogspot.com/2011/12/organisasi-papua-merdeka-bukan-gerakan.html
ALASAN, SBY: Kesejahteraan di Papua Bukan Sekadar Omong Kosong
Jumat, 20 Januari 2012 | 18:09
Sumber: http://www.suarapembaruan.com/home/sby-kesejahteraan-di-papua-bukan-sekadar-omong-kosong/16287
(Foto: google.com)
[JAKARTA] Dalam urusan Papua, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyatakan, pihaknya akan terus mengupayakan kesejahteraan bagi masyarakat Papua. Untuk itu, kebijakan terkait perubahan dari pendekatan keamanan (security approach) menjadi pendekatan kesejahteraan (prosperity approach) dijanjikannya bukan hanya menjadi omongan belaka.
”Akhir-akhir ini ada perhatian dari kalangan di dalam dan luar negeri tentang Papua. Saya sampaikan dengan tegas pada siapapun tentang kebijakan kita, termasuk para pemimpin dunia. Inti dari kebijakan dasar kita tentang Papua, kita telah ubah yang semula security approach menjadi prosperity approach. Ini bukan lips service, tapi dijalankan melalui kebijakan, program distribusi anggaran di Papua dan itu besar,” janjinya dalam pengarahan kepada peserta Rapat Pimpinan (Rapim) TNI dan Polri tahun 2012 di Auditorium Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK), Jakarta, Jumat (20/1).
SBY pun mengatakan, dunia harus tahu bahwa di Tanah Papua kenyataannya masih ada elemen-elemen separatisme baik yang bergerak secara politik maupun dengan gerakan bersenjata. Oleh karena itu, dia menegaskan, keberadaan TNI-Polri walaupun jumlahnya relatif kecil di Papua bukanlah tanpa alasan. ”Di sana pun tak dilakukan operasi ofensif. Bandingkan dengan kehadiran pasukan koalisi di Irak, Afghanistan, dan Libya, baik dari segi kekuatan maupun aksi militer,” bandingnya.
Dalam hal ini, SBY mengkritik balik LSM-LSM asing yang kerap menyentil kebijakan pemerintah dalam menangani persoalan Papua. Menurut dia, penegakan kedaulatan dan keutuhan wilayah NKRI termasuk Papua adalah kewajiban negara. ”Papua adalah bagian sah, bagian integral dari negara kita. Tidak masuk akal jika ada NGO (non-governmental organization, Red), pihak mana pun yang seolah-olah mengatakan kita dilarang untuk menegakkan kedaulatan hukum dan keamanan di Papua,” tegasnya.
Meskipun begitu, kata Presiden, masyarakat perlu diyakinkan bahwa penanganan aparat di Papua tidak melanggar hukum dan HAM. Dia juga mengimbau aparat di Bumi Cendrawasih agar melakukan tindakan yang tidak berlebihan. Hal itu mengingat banyaknya pembicaraan terkait HAM di mata internasional.
Pernyataan itu dilontarkan SBY, karena dirinya merasa terganggu atas tuduhan yang dilayangkan kepadanya soal pelanggaran HAM berat yang sering terjadi di Tanah Air. Dikatakannya, dalam era kebebasan dan demokrasi sekarang ini, banyak pihak yang dengan mudah menuduh telah terjadi pelanggaran HAM berat. Untuk itu, dia meminta pihak yang menuduh itu memahami lebih dulu apa yang dimaksud pelanggaran HAM berat. SBY sendiri menjelaskan, dalam hukum nasional dan internasional, yang dinamakan pelanggaran HAM berat di seluruh dunia adalah genocide dan crimes against humanity yang mana dua pelanggaran HAM itu ada aturan, ketentuan dan kriterianya masing-masing.
“Ada pula yang dengan mudah menuduh telah terjadi pelanggaran HAM berat. Sedikit-sedikit pelanggaran HAM berat. Gross violation of humanrights. Benarkah?, mari kita bicara,” ungkap dia. [O-2]
ALASAN, SBY: Kesejahteraan di Papua Bukan Sekadar Omong Kosong
Jumat, 20 Januari 2012 | 18:09
Sumber: http://www.suarapembaruan.com/home/sby-kesejahteraan-di-papua-bukan-sekadar-omong-kosong/16287
(Foto: google.com)
”Akhir-akhir ini ada perhatian dari kalangan di dalam dan luar negeri tentang Papua. Saya sampaikan dengan tegas pada siapapun tentang kebijakan kita, termasuk para pemimpin dunia. Inti dari kebijakan dasar kita tentang Papua, kita telah ubah yang semula security approach menjadi prosperity approach. Ini bukan lips service, tapi dijalankan melalui kebijakan, program distribusi anggaran di Papua dan itu besar,” janjinya dalam pengarahan kepada peserta Rapat Pimpinan (Rapim) TNI dan Polri tahun 2012 di Auditorium Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK), Jakarta, Jumat (20/1).
SBY pun mengatakan, dunia harus tahu bahwa di Tanah Papua kenyataannya masih ada elemen-elemen separatisme baik yang bergerak secara politik maupun dengan gerakan bersenjata. Oleh karena itu, dia menegaskan, keberadaan TNI-Polri walaupun jumlahnya relatif kecil di Papua bukanlah tanpa alasan. ”Di sana pun tak dilakukan operasi ofensif. Bandingkan dengan kehadiran pasukan koalisi di Irak, Afghanistan, dan Libya, baik dari segi kekuatan maupun aksi militer,” bandingnya.
Dalam hal ini, SBY mengkritik balik LSM-LSM asing yang kerap menyentil kebijakan pemerintah dalam menangani persoalan Papua. Menurut dia, penegakan kedaulatan dan keutuhan wilayah NKRI termasuk Papua adalah kewajiban negara. ”Papua adalah bagian sah, bagian integral dari negara kita. Tidak masuk akal jika ada NGO (non-governmental organization, Red), pihak mana pun yang seolah-olah mengatakan kita dilarang untuk menegakkan kedaulatan hukum dan keamanan di Papua,” tegasnya.
Meskipun begitu, kata Presiden, masyarakat perlu diyakinkan bahwa penanganan aparat di Papua tidak melanggar hukum dan HAM. Dia juga mengimbau aparat di Bumi Cendrawasih agar melakukan tindakan yang tidak berlebihan. Hal itu mengingat banyaknya pembicaraan terkait HAM di mata internasional.
Pernyataan itu dilontarkan SBY, karena dirinya merasa terganggu atas tuduhan yang dilayangkan kepadanya soal pelanggaran HAM berat yang sering terjadi di Tanah Air. Dikatakannya, dalam era kebebasan dan demokrasi sekarang ini, banyak pihak yang dengan mudah menuduh telah terjadi pelanggaran HAM berat. Untuk itu, dia meminta pihak yang menuduh itu memahami lebih dulu apa yang dimaksud pelanggaran HAM berat. SBY sendiri menjelaskan, dalam hukum nasional dan internasional, yang dinamakan pelanggaran HAM berat di seluruh dunia adalah genocide dan crimes against humanity yang mana dua pelanggaran HAM itu ada aturan, ketentuan dan kriterianya masing-masing.
“Ada pula yang dengan mudah menuduh telah terjadi pelanggaran HAM berat. Sedikit-sedikit pelanggaran HAM berat. Gross violation of humanrights. Benarkah?, mari kita bicara,” ungkap dia. [O-2]
Postingan
