Mendagri: Potensi Papua Barat Perlu Dikelola Secara Optimal
Oleh MC Kabupaten Sorong
Sorong, Info Publik Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi mengatakan, luas wilayah Papua Barat yang begitu besar tapi jumlah penduduk tidak sebanding berarti masih banyak lahan yang harus dikelola, masih banyak bahan tambang yang harus diolah, dan masih banyak pula potensi yang harus dioptimalkan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya.
Ia mengajak kepada pasangan Bram-Katjong yang telah menahkodai daerah ini untuk terus membangunkan tekad dan senantiasa bekerjasama dengan berbagai stakeholder untuk memakmurkan rakyatnya dengan jumlah penduduknya boleh dikatakan masih sangat sedikit.
Mendagri menuturkan ada beberapa hal yang perlu mendapat perhatian, di mana Papua Barat memiliki sejumlah suku. Satukan aspirasi dari suku-suku itu untuk membangun Papua Barat ke depan secara keseluruhan dan selalu membangun semangat kebersamaan dengan tekad yang sama pula demi meningkatkan kesejahteraan rakyat di daerah ini.
“Dia menambahkan, alangkah bahagianya Mendagri, jika Papua Barat bebas dari KKN dan kaitan dengan tugas Mendagri untuk melakukan pembinaan otonomi daerah,” katanya, belum lama ini.
Hal lain menjadi harapan Mendagri, yakni dengan adanya kerjasama antara pemerintah kabupaten dan kota se-Papua Barat serta membangun hubungan kerjasama dengan provinsi lain untuk membangun pertumbuhan dan pusat-pusat industri di berbagai daerah.
Papua Barat memiliki banyak tambang, potensi hutan yang begitu luas, potensi kekayaan laut dengan berbagai jenis ikan, maka jika kekayaan tersebut dikelola secara baik dan proporsional, ia yakin Papua secara umum akan lebih cepat mencapai kemajuan dari berbagai lini.
“Ada beberapa poin yang saya sampaikan kepada gubernur dan wakil gubernur tepilih, saya berharap terkait dan pengelolaan keuangan daerah kedepankan semangat transparansi, keterbukaan dan akuntabilitas. Serta bagaimana untuk mengelola uang yang cukup besar itu dimanfaatkan dengan mendengarkan dan mengakomodir berbagai pendapat yang terbaik untuk kemajuan Papua Barat,” katanya.
Kedua segera melakukan konsolidasi dan rekonsiliasi dengan berbagai suku dan segenap elemen masyarakat dengan merumuskan apa yang terbaik demi membangun Papua Barat yang lebih baik dan bermartabat dengan melibatkan peran serta yang efektif dan menggairahkan partisipasi masyarakat dalam membangun di berbagai bidang, jelas Mendagri.
Ia menambahkan dengan memberi dukungan dan mengambil langkah yang maksimal dalam menyisati lingkungan kerja yang sadar hukum dalam upaya kaitannya dengan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).
Gubernur sebagai wakil pemerinah di daerah akan melakukan fasilitasi dan pengawasan atas pelaksanaan standard pelayanan minimal yang ada di wilayah kabupaten/kota di Papua Barat.
Sesuai dengan UU nomor 32 tahun 2004, dijelaskan bahwa gubernur dan wakil gubernur adalah wakil pemerintah pusat di daerah mempunyai empat tugas pokok, yakni pertama melakukan koordinasi di daerah dengan instansi vertical maupun instnasi lain di bawah walikota/bupati.
Kedua melakukan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (Good-Governance) dan pemerintahan yang bersih (Clear-Government). Lainnya yakni dengan menjalankan tugas-tugas umum pemerintahan dengan memelihara ketentraman, ketertiban masyarakat dalam rangka memelihara kesatuan NKRI.
Prosesi pengambilan sumpah jabatan pelantikan gubernur dan wakil gubernur Papua Barat oleh Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi atas nama Presiden Republik Indonesia, sesuai surat keputusan Presiden Republik Indonesia, Nomor : 2/P tahun 2012 tanggal 10 Januari 2012.
Tugas gubernur adalah melaksanakan pembinaan kepada seluruh warga masyarakat dan berbagai komponen yang ada di daerah tersebut yang kiranya dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, jelas Mendagri.
Sumber: (MC.Sorong/rim/toeb), http://www.bipnewsroom.info/index.php?page=news&newsid=13784
0 komentar:
Posting Komentar
::.Kawan, Makasih su kunjungi Tulisan ini. Mohon, komentarnya!.::