(Indonesia, China, Austrlia,dan Amerika)
Pemerintah mewajibkan perusahaan tambang asing mendivestasikan sahamnya secara bertahap paling sedikit 51 persen kepada mitra Indonesia. Divestasi harus dilakukan setelah lima tahun hingga tahun ke 10, sejak perusahaan itu berproduksi.
Yang dimaksud mitra Indonesia adalah pemerintah, pemerintah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, atau perusahaan swasta nasional.
Ketentuan itu diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2012 yang ditandatangani Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 21 Februari 2012. Termasuk juga PT Freeport yang mana Saat ini, sebanyak 90,64% kepemilikan saham Freeport Indonesia dikuasai perusahaan asal Amerika Serikat (AS), yaitu Freeport Mc MoRan, termasuk di dalamnya 9,36% dikuasai lewat anak usahanya PT Indocopper Investama. Sementara sisanya, sebanyak 9,36% dipegang oleh pemerintah Indonesia.
Menaggapi peraturan PP tersebut PT Freeport Indonesia menyatakan tak akan ikut dalam Peraturan Pemerintah (PP) nomor 24 tahun 2012 yang mewajibkan perusahaan tambang asing menjual 51% saham ke pihak Indonesia. Pasalnya, secara hukum Freeport hanya akan mengikuti aturan Kontrak Karya (KK) yang sudah dilakukan dua kali sejak tahun 1967.
Menurut Presiden Direktur Freeport Rozik B Soetjipto, dalam KK tersebut, Freeport hanya diwajibkan mendivestasi kepemilikan sahamnya hingga sebanyak 20% tanpa adanya batas waktu.
Sementara Pemegang saham 9,36 persen lainnya adalah PT Indocopper Investama adalah perusahaan tambang milik Group Bakrie. Entah mengapa begitu membaca perusahaan tambang milik Group Bakrie tiba-tiba jadi teringat kasus Lapindo di Sidoarjo? Ya, semburan lumpur Lapindo telah menyengsarakan kehidupan warga Porong, Sidoarjo hingga kini.
Bukan rahasia lagi bahwaOperasi PT Freeport hingga saat ini telah dihentikan operasinya dan dampaknya kerugian para pemegang saham didepan mata. Tidak beroparasinya perusahaan raksasa ini juga turut menyumbang krisis ekonomi diberbagai negara. Termasuk Indonesia.
Walaupun Pemerintah Indonesia hanya menerima 9,36 persen saham Freeport tetapi akan berpengaruh dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Untuk mengantisipasi dampaknya Pemerinth Indonesia telah menambah dana yang tak sedikit. Lihat saja Defisit anggaran dalam APBNP 2012 naik menjadi Rp 190,1 triliun (2,23 persen) dari PDB, naik sebesar Rp 66,1 triliun apabila dibandingkan dengan defisit anggaran dalam APBN 2012 yang ditetapkan sebesar Rp 124 triliun (1,5 persen PDB).
Batalnya kenaikan harga BBM bersubsidi membuat pemerintah harus mencari dana tambahan untuk membiayai besaran subsidi yang membengkak. Selain optimalisasi pendapatan, pemerintah akan menambah utang baru sebesar Rp 25 triliun.
Tentu Pemerintah Indonesia selama ini sudah ada fasilitas pembiayaan dari China melalui skema PBC (Prefential Buyers Credit) atau kredit lunak dengan jumlah sebesar US$ 1 miliar, tapi sudah teralokasi untuk pembiayaaan proyek-proyek terutama energi dan transportasi.
Tentu pemerintah China telah menyatakan kesiapannya untuk memberi bantuan lunak kepada Indonesia seperti selama ini telah ada kerja sama yang cukup erat antar dua negara ini.
Dalam situasi ekonomi dan politik dalam negeri serta di regional terus memanas Amerika telah mengirim Pasukan pertama dari 2500 tentara elit Amerika yang akan diturunkan untuk membantu pertahanan Australia, Rabu (4/4) tiba di negara itu.
Mereka tiba di pusat pelatihan gabungan bersama sebagai bagian dari perubahan kebijak an militer AS di kawasan Asia Pasifik. AS mengirim militer untuk mengamankan persaingan kekuatan senjatanya di Asia, dimana khususnya Cina, sedang memperluas kekuatan militernya.
Barak militer di Darwin tersebut berada sekitar 800 kilometer dari wilayah Indonesia. Hal itu memungkinkan tentara bertindak cepat terhadap masalah kemanusiaan dan keamanan di Asia Tenggara. Langkah penempatan pasukan ini sebelumnya telah membuat marah Beijing. Cina mengatakan, langkah itu bisa mengikis kepercayaan dan membuat perang dingin baru.
Perlu diperhatikan adalah Pemerintah Indonesia tidak memberi kenyamanan bagi operasinya perusahaan Freeport akibatnya terjadi banyak insiden yang membuat karyawan tidak aman lagi padahal Tentara dan Polisi Indonesia telah menerima dana keamanan dari Freeport dalam jumlah yang besar.
Kedua, lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2012 yang ditandatangani Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 21 Februari 2012 lalu yang mana mewajibkan Freeport untuk mendivestasikan sahamnya secara bertahap paling sedikit 51 persen padahal dalam kontrak kerja yang dibuat bertentangan dengan peraturan baru ini. Tentu ini bisa membuat Amerika mengalami kerugian walaupun Amerika telah menerima keuntungan yang tak sedikit dari tanah Papua.
Ketiga, sementara perang dingin dan ketegangan antara Amerika dan china terus meningkat Indonesia terus mengadakan komunikasi yang baik dengan China. Seperti selama ini pemerintah Indonesia telah mendapatkan bantuan lunak dalam jumlah yang tak sedikit dari China.
Situasi ini tentu berpengaruh pada pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang terus mendapat kontra produktif dari beberapa partai politik atas kebijakan menaikan harga bahan bakar minyak.
Yang luput dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2012 adalah berapa persen yang semestinya orang Papua sebagai pemilik hak ulayat tempat beberapa perusahaan asing beroperasi. Misalnya Freeport dan BP Tangguh di Bintuni, Papua Barat.
# John Pakage
Postingan
